JAKARTA – Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Langkah Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza” yang digelar di Gedung MPR RI pada Jumat (27/9/2024), Ustaz Zaitun Rasmin dengan tegas menyampaikan pentingnya pembahasan serius terkait pengiriman bantuan militer ke Palestina.
Ia menyatakan bahwa rekomendasi pengiriman bantuan militer sudah mendapatkan dukungan kuat, terutama berdasarkan konsensus ijtima ulama yang digelar di Bangka Belitung.
“Rekomendasi pengiriman bantuan militer sudah sangat kuat. Ini bukan hanya tentang Indonesia sendirian, tetapi bagaimana kita mengajak negara-negara lain untuk bergerak bersama,” jelas Ustaz Zaitun.
Lebih lanjut, Ustaz Zaitun juga menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga kemanusiaan dan pemerintah dalam penyaluran bantuan, sebagaimana telah terbukti efektif dalam misi kemanusiaan ke Yordania beberapa waktu lalu.
“Kami sudah berkoordinasi dengan baik saat mengantarkan bantuan ke Yordania, dan ini bisa menjadi model bagi upaya selanjutnya,” tambahnya. Ia juga menyerukan agar aksi-aksi bela Palestina ke depan lebih banyak diinisiasi oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Kementerian Luar Negeri, tidak hanya oleh ormas dan NGO.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, turut menegaskan kembali bahwa Indonesia terikat dengan konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Menurutnya, pemerintah yang akan dilantik harus terus diingatkan tentang komitmen ini.
“Indonesia menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina, sesuai dengan konstitusi kita,” ungkapnya.
Ia juga menyerukan agar pemerintah mengoptimalkan peran strategisnya di kancah internasional dalam mendukung perdamaian dunia, terutama melalui kerja sama dengan organisasi regional dan internasional.
“Indonesia harus memainkan peran lebih aktif bersama ASEAN, OKI, dan lainnya,” tambah Hidayat.
Sementara itu, Ketua Komite Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP), Prof. Din Syamsuddin, menyoroti besarnya dukungan internasional terhadap Palestina. Menurutnya, dukungan ini tidak boleh hanya berhenti pada level potensi, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Dukungan internasional sangat besar, tetapi yang terpenting adalah aktualisasinya. Harus ada langkah konkret untuk merealisasikan kesepakatan internasional,” tegasnya. Ia juga berharap Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai langkah-langkah tersebut.
Selain Hidayat Nur Wahid dan Prof. Din Syamsuddin, FGD ini juga menghadirkan pembicara seperti Maryam Rachmayani (Direktur Adara), Prof. Sudarnoto (MUI Pusat), dan Usman Hamid (Direktur Amnesti Internasional).
Adara Relief International, sebagai penyelenggara FGD, telah berdiri sejak 2008 dan berfokus pada pembelaan terhadap perempuan dan anak-anak Palestina. Acara ini juga dihadiri oleh MUI, ormas-ormas Islam, dan berbagai lembaga kemanusiaan yang aktif dalam pembelaan Palestina.
Laporan : Media UZR
Editor : MAIM
Media Partners Dakwah
